tugas gubernur. Pd Guru SDN No. tugas gubernur

 
Pd Guru SDN Notugas gubernur Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

kedudukan b. gubernur daerah istimewa yogyakarta . mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur; 1. Menjaga Ketentraman Masyarakat 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Tugas dan Wewenang Pj Gubernur adalah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UPTD pada Dinas Kesehatan Kelas A. Jenis. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. susunan organisasiPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan anggaran,. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; b. (4) Evaluasi mengenai laporan gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga. gubernur daerah istimewa yogyakarta,TUGAS POKOK. Tipe Dokumen. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang wilayah kabupaten/kota. Keduanya adalah Setia Purwaka (Agustus 2008-Februari 2009) dan Heru Tjahjono (12-13 Februari. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terkait kekosongan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 10 orang pejabat yang akan mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk 10 provinsi di Indonesia. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. Persatuan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia yang prosesnya dianggap "tidak transparan dan tidak demokratis" menjadi. Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD DIY yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1 1. ABSTRAK: Pergub No. Berita Diskominfo. Subjek. Selain gubernur, Jawa Timur juga pernah dipimpin oleh dua orang Pelaksana Tugas Gubernur. Di da- Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Gubernur sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki 2 (dua) fungsi. mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penjelasan: Yang dimaksud berhalangan adalah apabila Gubernur: Gubernur. Sep 20, 2023 7 Pemerintahan. 23 Tahun 1999. (1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Tugas Pj Gubernur. Jabatan Dalam Gugus Tugas. com – Gubernur merupakan kepala daerah yang memimpin pemerintahan daerah sebuah provinsi. (2) UPTD di lingkungan Dinas dan B adan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut: 1. Ini karena Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harus cuti menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 mendatang. Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari; 1. P. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. Tugas dan wewenang DPD. ) Ir. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan GubernurGubernur menjadi kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah. 10. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan. Ketika seseorang telah memenuhi segala persyaratan menjadi gubernur dan kemudian ia terpilih, maka ia harus siap dengan segala resik dalam rangka menjabat dan menjalankan tugas dari jabatan tersebut. Pelaksana tugas Gubernur: Mulai jabatan: Akhir jabatan: Masa: Ket. Dalam aturan tersebut, plt dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, apabila gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Syamsuddin, M. Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jendral Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808-1811. adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati dan kepala daerah kota adalah walikota. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU. Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Mengingat : 1. bahwa pendelegasian wewenang tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Ilustrasi pilkada (antaranews) Undang-Undang tidak menjelaskan secara khusus mengenai apa itu penjabat gubernur ataupun penjabat kepala daerah. Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, Peraturan Gubernur. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. menyelesaikan perselisihan. peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi dinas perhubungan sistematika bab i definisi operasional bab ii dinas perhubungan a. tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, beberapa amendemen Undang-Undang Bank Indonesia. “Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Rapat ini merupakan kegiatan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Eiben Heizar. Surat Dinas G. Pengisian Jabatan Dalam Keadaan Tertentu adalah pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam keadaan salah satu atau kedua-duanya berhalangan tetap atau belum memenuhi syarat sebagaiperaturan gubernur bali nomor 56 tahun 2021 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi bali tugas dan fungsi badan di lingkungan pemerintah provinsi bali i. com - 12/05/2022, 17:30 WIB. Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTugas Pokok,. 2 2. (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. 33 tahun 2018 sebagai wakil pemerintah pusat gubernur memiliki tugas yaitu: Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten atau kota. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan. JAKARTA, KOMPAS. Nota Dinas E. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilid secara langsung oleh mahasiswa dalam satu pasagan 2. STATUS PERATURAN. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. go. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. keputusan gubernur (kepgub). Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. Gubernur Definitif: Soewahjo Soemodilogo (Penjabat) 2 Mei 1951 29 Juni 1951 02 Transisi: Moerdiman R. PP No. Bagian Kelima Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pasal 9 (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan telaahan/kajian mengenai masalah penyelenggaraan bidang Ekonomi dan Keuangan diluar tugas fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan merupakan undang-undang khusus dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pasal-pasal perihal tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut dapat diadopsi dalam 3) Kabid Ekonomi. TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Adapun kedua Plt Gubernur Jawa Timur itu menjabat dalam masa transisi dari gubernur sebelumnya ke gubernur selanjutnya. Baca juga: Melantik Gubernur Aceh, Mendagri Sampaikan 3 Hal Ini. KETERANGAN. "Dibaca saja ya UU-nya. Itulah pembahasan lengkap mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur di pemerintah daerah atau di pemerintah pusat. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. PERGUB Prov. 19 tahun 2010 dijelas-kan bahwa Gubernur diberi mandat se-bagai Wakil Pemerintah Pusat. go. Untuk perangkat daerah yang. Adapun daftar Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa. TENTANG DATABASE PERATURAN. Selain itu, menurut PP Nomor 33 Tahun 2018, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dipilih dari suara terbanyak. Lembaga Pertahanan Nasional. Disana disebutkan bahwa Pj atau pejabat gubernur tidak dipilih dalam proses politik, melainkan kualifikasi calon pj yang berasal dari pejabat dengan pimpinan tinggi madya di lingkup Kemendagri pusat atau pemerintah daerah provinsi. Pemerintah Pusat. Lihat Foto. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik resmi menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim menggantikan posisi Isran Noor yang telah habis masa jabatannya per 1 Oktober. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan yang dibentuk berdasarkan. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur(3) Format Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Sementara itu, tugas dari gubernur cenderung lebih berat bila dibandingkan dengan tugas wali kota. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Pelaksana tugas Gubernur Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Selanjutnya, akan kembali dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua hingga pemimpin baru di bumi cenderawasih 2018 – 2023 terpilih. Tutup. 15 Agustus 2023. (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu membentuk Staf Ahli Gubernur untuk memberikan saran, pertimbangan dan masukan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Simak fungsi dan tugas gubernur BI. Wakil DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan, tugas Pj Gubernur Kaltim salah satunya menyikapi kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di Bumi Mulawarman. T. Hadir sebagai narasumber, Analis Kebijakan Ahli Muda Subdit Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,. DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 2. Surat Keputusan Gubernur untuk penyusunan Pergub Perizinan Berusaha di daerah. Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengah nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas lingkungan hidup provinsi kalimantan tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan tengah, menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturanperaturan gubernur jambi nomor 15 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan gubernur jambi nomor 11 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah . Daendels tiba di Indonesia pada tahun 1808 dan menjabat sebagai gubernur jenderal hingga tahun 1811. ` Hasil pembahasan menerangkan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur adalah syah secara hukum namun menjadi diskursus dalam pandangan politik terutama pakar yang mengkritik keputusan tersebut, namun secara hukum bahwa Undang – undang nomor 10 tahun 2014 pasal 201 menjelaskan Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat. Bali, Polhukam – Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, Drs. Berdasarkan Pasal 9 Negeri (Permendagri) No. Nova Iriansyah, M. Sebagai wakil pemerintah pusat, tugas dan wewenang gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. Membantu Gubernur Lemhannas RI dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI; Mewakili Gubernur Lemhannas RI apabila berhalangan; Wakil Gubernur Lemhannas RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI. 44 / 114 / 2012 TANGGAL 9 MARET 2012 DAFTAR SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2012-2015 No. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Secara umum, tugas seorang wakil gubernur adalah. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA TESIS Oleh: RAHAYU WIDI NURYANI Nomor Mhs : 01 M 0019. Bagian Kelima Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pasal 9 (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan telaahan/kajian mengenai masalah penyelenggaraan bidang Ekonomi dan Keuangan diluar tugas fungsiGita Jaya: Catatan H. JAKARTA, KOMPAS. badan perencanaan pembangunan daerah a. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan. Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya. Penyerahan memori jabatan itu menandakan. Staf Khusus Gubernur dipahami sebagai jabatan dengan latar belakang keahlian atau kompetensi tertentu, sehingga sering disetarakan dengan Staf Ahli. Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dijabarkan susunan organisasi dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Tata Kerja danGUBERNUR MALUKU UTARA PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA GUBERNUR MALUKU UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan dan Susunan. Daerah (SKPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; 4. Berikut ini tugas Pj Gubernur adalah sebagai kepala daerah yaitu: Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan. Tugas dan fungsi Sekda DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. ^ Yayasan Idayu (11 Juli 1977). gubernur sumatera barat peraturan gubernur sumatera barat nomor 89 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sumatera barat nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah provinsi sumatera barat dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera barat,. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Koordinator dan Sub-ABSTRAK: Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, Perlu dilakukan penetapan Peraturan. Sejarah lahirnya Provinsi Gorontalo juga tak lepas dari ditetapkannya penjabat gubernur pertama, yang kemudian posisinya digantikan oleh gubernur hingga saat ini. Hadir dan. Tak hanya Ahok, ada lima Plt gubernur lainnya yang akan. Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi atau proses kerja, ASN wajib menerapkan nilai Budaya Kerja SIGA. uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya provinsi jawa timur peraturan gubernur (pergub) peraturan gubernur jawa timur nomor 108 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah provinsi. Pasal 201 Ayat 7 UU 10/2016 menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pilkada. Tugas. Tugas utama Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC adalah mengamankan kepentingan dagang perusahaan ini di wilayah Hindia Timur. TRIBUN-MEDAN. Penggantian pejabat struktural dan. berikut ini penjelasan lengkap mengenai tugas gubernur dalam pemerintahan daerah di Indonesia: Gubernur Definitif: Soewahjo Soemodilogo (Penjabat) 2 Mei 1951 29 Juni 1951 02 Transisi: Moerdiman R. “Gubernur dapat berperan sebagai budget optimizer sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan yang signifikan bagi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur. Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: Tito Karnavian resmi melantik Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023). Permendagri ini menegaskan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; memfasilitasi. Ia mengisi jabatan Gubernur Hindia Belanda ke-36 atas kuasa dari Louis Napoleon, ketika Belanda sedang dikuasai Perancis. 12. TENTANG DATABASE PERATURAN. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU - 3 - 18. Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, menurut PP Nomor 33 Tahun 2018, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: a. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang : bahwa untuk. P. Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. ABSTRAK: bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15. 4 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: a. Selain mempunyai banyak tugas, wali kota juga mempunyai beberapa wewenang serta kekuasaan yang mendukung setiap tugasny agar dapat terlaksana dengan baik dan juga optimal dengan pengawasan. Berikut perbedaan Plt, Pj, Pjs dan Plh dirangkum kumparan Kamis (12/5). Pelaksana tugas Gubernur: Awali lojabati: Pulitiyo lojabati: Masa: Ket. Tugas gubernur sendiri cukup banyak berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang kepala daerah. Lemhannas Rl mempunyai tugas membantu Presiden dalam: menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral,. 33 tahun 2018 sebagai wakil pemerintah pusat gubernur. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pro p insi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Adapun yang melaksanakan tugas Bupati yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara disebut dengan Penjabat Sementara (“Pjs”), yaitu:. Salah satu tugas gubernur adalah mengawasi peraturan di daerah dan provinsi. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. (Pelaksana Tugas)? 4 Oktober 2003 13 (1997) Sutiyoso: Prijanto (Pelaksana Tugas) 24 & 30 Juni, 3 & 6 Juli 2012 15 (2007) Fauzi Bowo: 14 September 2012 16 September 2012 Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas) 8 Oktober 2012 15 Oktober 2012 — 5 Kajian Staf Khusus Gubernur Jawa Barat Karakter tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sangat berbeda dengan tugasnya sebagai Kepala Daerah. Penggantian pejabat yang dimaksud terdiri dari (hal. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1966-1977. peraturan gubernur kepulauan bangka belitung nomor 72 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 12 tahun 2021 tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas provinsi kepulauan bangka belitung dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan. Pasal 201 Ayat 7 UU 10/2016 menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur; 3. (4) Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubemur terdiri dari: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tugas Gubernur – Gubernur di Indonesia dikenal sebagai pemimpin daerah berupa provinsi. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yait u Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang. 2. Seperti dilansir situs Setkab, Kamis (26/7), PP ini menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: a. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. 15 Agustus 2023. Dalam pasal tersebut, kewenangan DPD di bidang. gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengah nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat provinsi kalimantan tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan tengah, menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturanmempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, otonomi daerah, tata praja, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta memfasilitasiDalam pasal tersebut menegaskan tiga tugas Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Sebagai wakil pemerintah pusat, tugas dan wewenang gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua; Mengingat : 1.